Upaya memulihkan fungsi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto diperkuat melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa penertiban kawasan, tetapi juga edukasi terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di dalam maupun sekitar wilayah konservasi.
Tahura Bukit Soeharto memiliki posisi penting dalam menjaga ekosistem Kalimantan Timur. Kawasan tersebut juga berada dalam lanskap yang berkaitan erat dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan perlunya memahami sejarah perubahan batas Tahura. Luas kawasan mengalami beberapa kali perubahan sejak 1980 sehingga muncul persoalan kompleks terkait keberadaan permukiman dan desa yang berada di dalam kawasan.
Karena itu, proses penataan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan administratif. Sosialisasi mengenai status hukum kawasan diperlukan agar masyarakat memahami aturan sekaligus arah pemulihan fungsi konservasi.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga disiapkan untuk menangani persoalan yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Pada saat yang sama, pendekatan humanis menjadi penting karena persoalan menyangkut masyarakat yang sebagian telah lama hidup di kawasan tersebut.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan OIKN dapat menjadi dasar untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan kawasan IKN dengan perlindungan lingkungan di wilayah penyangganya.